Keterangan Foto Aleng Simanjuntak SH Kuasa Hukum dr.Bilmar Delano Sudabutar
Samosir DK – Polemik pemberhentian dr. Bilmar Delano Sidabutar dari status Aparatur Sipil Negara (ASN) terus menjadi perhatian publik. Kuasa hukum dr. Bilmar, Aleng Simanjuntak, SH, menyampaikan harapan agar DPRD Samosir dapat membuka ruang transparansi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang terbuka untuk umum atau membentuk Panitia Khusus (Pansus).
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Samosir, Nasib Simbolon, menjelaskan bahwa saat ini pimpinan dan anggota DPRD telah sepakat membentuk tiga tim gabungan komisi dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat, termasuk terkait persoalan dr. Bilmar.
“Gabungan komisi dan Pansus pada dasarnya sama-sama Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dengan fungsi yang serupa. Bedanya hanya soal sifatnya, komisi bersifat tetap sedangkan Pansus bersifat sementara. Saat ini, pimpinan DPRD memberikan ruang sepenuhnya kepada tim gabungan komisi untuk bekerja tanpa intervensi,” ungkap Nasib Simbolon saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (24/9/2025) malam.
Sementara itu, Aleng Simanjuntak menegaskan pentingnya keterbukaan rapat agar publik dapat mengetahui secara jelas dasar dan alasan pemberhentian kliennya.
“Harapan kami, DPRD dapat mempertimbangkan agar RDP terkait pemberhentian klien kami bisa dilakukan secara terbuka demi menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas publik,” ujar Aleng.
Sesuai regulasi, RDP pada prinsipnya bersifat tertutup, kecuali diputuskan terbuka oleh pimpinan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 95 PP No. 12 Tahun 2018 serta Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2014. Dengan demikian, keputusan terkait sifat rapat berada sepenuhnya di tangan pimpinan DPRD.
Publik kini menantikan langkah DPRD Samosir dalam menjawab aspirasi keterbukaan yang disampaikan kuasa hukum dr. Bilmar, sekaligus memastikan fungsi pengawasan DPRD terhadap keputusan kepala daerah berjalan sesuai koridor hukum.
Romulus p
