Nias Selatan DK – Tenaga honorer R2, R3, dan R4, Kabupaten Nias Selatan (Nisel) menggelar aksi damai, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) mengangkat mereka menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (P3K) paruh waktu, Jumat (22/08/2025)
Kegiatan aksi damai tersebut, para tenga honorer mulai beranjak dari Pelabuhan Lama, Teluk Dalam, dan beberapa menit melakukan orasi di Simpang Lima, Teluk Dalam dan selanjutnya menuju Kantor Bupati Nisel dengan mengendarai sepeda motor, dan didukung dengan dua unit mobil komando jenis pick-up.
Para demonstran juga membawa beberapa spanduk yang bertuliskan beberapa harapan dan tuntutan.
Dalam spanduk yang dibentangkan, ada beberapa tuntutan para honorer, yakni:
1. Mendesak Pemerintah Kabupaten Nias Selatan agar segera mengusulkan honorer R2, R3 dan R4 menjadi P3K paruh waktu;
2. Meminta kepada pemerintah kabupaten Nias Selatan agar memperhatikan nasib honorer R2, R3 dan R4 yang telah mengabdi untuk Kabupaten Nias Selatan;
3. Mendesak DPRD Kabupaten Nias Selatan agar membahas atau menganggarkan anggaran untuk P3K paruh waktu Tahun Anggaran 2025
Salah seorang orator, Heldiz Loi saat berorasi menegaskan bahwa para pejabat apapun tidak akan berhasil kalau tidak ada guru.
“Oleh itu kami tenaga honorer R2, R3 dan R4 meminta kepada Bapak Bupati Nias Selatan agar mengangkat mereka menjadi P3K paruh waktu sesuai amanat undang-undang,” ucapnya Heldis Loi.
Setelah pengunjuk rasa tiba di Kantor Bupati Nias Selatan, mereka kemudian dipersilahkan untuk memasuki Aula Kantor Bupati dan diterima oleh Bupati Sokhiatulo Laia.
Bupati saat menjawab tuntutan para tenaga honorer menuturkan, pihaknya mengerti dan memahami para tenaga honorer yang mengabdi puluhan tahun untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu.
“Saat ini kami sedang berusaha dan berjuang keras, saat ini sedang berlangsung pemetaan data, baik data tenaga honorer teknis, dan unit kerja lain, dimana saat ini sedang dibahas di DPRD Kabupaten Nias Selatan, sehingga setiap kebijakan yang diambil sesuai kebutuhan di lapangan dan kemampuan keuangan daerah,” tukasnya Sokhiatulo Laia.
Lebih lanjut, Bupati Nias Selatan menjelaskan, data-data tenaga honorer yang sudah ada sebanyak 5311 orang , dan pihaknya tidak terburu-buru mengambil keputusan karena semua data harus diverifikasi secara benar.
“Jangan sampai pemerintah kecolongan dalam mengambil kebijakan karena dari pengalaman lalu, yang kita sudah sahkan ternyata ada yang tidak sesuai datanya, karena sebagian besar ada datanya tapi tidak aktif, ini yang sedang kami teliti,” pungkas Sokhiatulo Laia.
“Masalah limit waktu pengusulan data-data tenaga honorer yang seyogiyanya pada tanggal 20 Agustus kemarin untuk diserahkan ke pusat, namun kita telah mengusulkan kelonggaran waktu dan kita diberi kesempatan hingga Tanggal 25 Agustus 2025,” ucap Bupati Nisel.
Pihaknya memastikan bahwa data yang diusulkan nantinya sudah tervalidasi dengan benar.
“Kalau datanya sudah benar, kami akan mengajukan ke BKN. Perlu juga kami beritahu, bahwa anggaran kita terjadi efesiensi dan pemotongan anggaran,” tutupnya.
Usai menyampaikan aspirasi ke Bupati, pendemo melanjutkan aksi mereka ke Gedung DPRD Nisel, Jalan Saonigeho, Km.3, Teluk Dalam.
Tuntutan serupa mereka sampaikan di hadapan Wakil Ketua DPRD Nisel Wirahati Loi dan sejumlah anggota DPRD Nisel.
“Pertama kami sampaikan bahwa tidak ada pilihan lain atau win-win solution di pemerintahan daerah dan DPRD, bahwa apapun wajib diusulkan tenaga honorer separuh waktu. Mulai hari ini dan besok dipastikan bahwa data itu final dan hari Senin ke depan diusulkan, dan apa yang dialami saudara-saudari itu adalah bagian kami juga,” ujar anggota DPRD Nisel Yurisman Laia menjawab tuntutan para tenaga honorer.
Pantauan awak media, aksi tersebut berjalan dengan baik dan Damai. Dan kegiatan tersebut dikawal oleh aparat Polres Nisel dan SatPol-PP Kabupaten Nias Selatan.
Afrianus Wau
