Rokan Hilir – detakkeadilan.com Afrizal Sintong menerima penghargaan atas kinerjanya yang membantu Pemerintah Indonesia dalam pengentasan stunting di Indonesia melalui gerakan Bersama Entaskan Stunting (BERES), Kamis (26/10/023) yang diselenggarakan di Studio 1 Kompas TV, Jakarta.
BERES merupakan program terukur untuk mencegah dan mengatasi stunting dalam bentuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang diberikan kepada balita dengan berat badan tidak naik, berat badan kurang, dan gizi kurang.
Bupati Rohil Afrizal Sintong merupakan salah satu dari beberapa kepala daerah yang berhasil melakukan pengentasan stunting yang mendapatkan penghargaan itu. Acara tersebut menampilkan langsung Wakil Presiden (Wapres) KH Maruf Amin.
“Saya memberikan apresiasi kepada KADIN dan Kelompok Kompas-Gramedia atas komitmennya untuk terlibat aktif dalam percepatan penurunan stunting melalui Gerakan BERES,” ujar Wapres Maruf Amin.
Pada kesempatan tersebut, Maruf memberikan arahan kepada para pemangku kepentingan dalam pengentasan stunting. Ada beberapa langkah yang disampaikan Ma’aruf. “Mari terus melanjutkan sinergi untuk menurunkan prevalensi, menciptakan generasi emas 2045, dan mewujudkan Indonesia bebas stunting,” tambah Maruf.
Perlu diketahui, di Rokan Hilir sendiri kasus stunting mengalami penurunan yaitu sebanyak 404 anak yang tersebar di 7 kecamatan yang terdiri dari 16 kepenghuluan, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 506 anak yang tersebar di 9 kecamatan dan berada di 21 kepenghuluan.
“Tahun 2021 Rohil 29,7 persen, Alhamdulillah turun di 2022 menjadi 14,7 persen,” ungkap Bupati Rohil.
Bupati Rohil Afrizal Sintong sangat mendukung komitmen pemerintah dalam melakukan pencegahan, penanganan stunting terintegrasi di kabupaten rokan hilir khusunya. Ia berharap agar penanganan stunting terlaksana dengan serius, dan pemerintah daerah selalu dapat memberikan dukungan penuh dalam penanganan stunting tersebut.
Sedangkan untuk kemiskinan ekstrim lanjut Bupati, saat ini masih ada warga yang membayar Rp 11ribu per orang per hari atau membayar 1,2 juta perbulan per keluarga. Tercatat pada sinkronisasi data P3KE sebanyak 56.000 masyarakat termasuk dalam data DTKS.
“Total biaya yang kita keluarkan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim pada tahun 2023 mencapai 121,9 miliar. Program penanggulangannya terdiri dari beberapa dinas seperti dinas kesehatan, dinas koperasi, dinas ketenagakerjaan, dan dinas pendidikan, dinas sosial dan Perkim” paparnya.
Redaktur :(ret)
